Jurnal KOLABORASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL IMIGRAN DI KOTA MAKASSAR

KOLABORASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL IMIGRAN DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Masalah sosial imigran di Kota Makassar merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tulisan ini menginvestigasi dinamika kolaborasi antara kedua entitas tersebut, menganalisis kebijakan, program, dan praktik kerjasama yang digunakan dalam menangani masalah ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini memperlihatkan betapa pentingnya kolaborasi lintas sektoral dan lintas yurisdiksi dalam menyelesaikan masalah sosial yang kompleks. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui model kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilatar belakangi oleh adanya masalah sosial imigran yang melanggar peraturan di kota Makassar.Besarnya tingkat kekerasan dan pelanggaran yang telah dilakukan imigran membuat warga menjadi resah atas tindakan yang telah dilakukannya. Maka dari itu proses penanganan yang dilakukan oleh rudenim (Rumah detensi imigrasi) dan Dinas Sosial yang terkait harus berjalan secara optimal untuk meminimalisir masalah sosial terkait adanya pelanggaran yang sering terjadi terhadap imigran. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang dikaji. Jenis data yang digunakan terdiri dari sekunder berupa jurnal dan literatur review. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa model kolaborasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah model koolaborasi mutualistik. Karena pihak yang berkolaborasi melakukan saling memberikan manfaat dan mendapatkan lebih sehingga saling menguntungkan untuk mencapai tujuan secara optimal. Dalam kolaborasi saat ini berperan untuk memberikan pengawasan dan pembinaan kepada imigran. Sedangkan dalam detensi imigran (Rudenim) berperan untuk memberikN penampungan beserta pengawasasn bagi imigran agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang tidak di inginkan.